STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN SEDIAAN FARMASI ILEGAL DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN UTARA

Abstract

Peredaran sediaan farmasi ilegal di kawasan perbatasan Kalimantan Utara merupakan kejahatan yang berdampak langsung pada kesehatan publik, keamanan negara, serta stabilitas ekonomi masyarakat perbatasan. Geografis wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta keberadaan jalur tikus menjadikan kawasan ini rentan terhadap masuknya obat ilegal, obat palsu, obat tradisional tanpa izin edar, dan produk farmasi berbahaya lainnya. Artikel ini melakukan analisis komprehensif mengenai karakteristik kejahatan farmasi di wilayah perbatasan, strategi penegakan hukum, kendala struktural dan kultural, serta model pendekatan yang paling efektif untuk memutus rantai distribusi obat ilegal. Penelitian berbasis studi literatur ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, sinergi antar lembaga, penggunaan intelijen siber, serta pemberdayaan masyarakat. Artikel ini merekomendasikan pembentukan Border
Pharmaceutical Task Force yang melibatkan BPOM, Kepolisian, Bea Cukai, TNI AL, dan pemerintah daerah sebagai strategi komprehensif pengawasan farmasi lintas batas.