PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN TANAH MILIKI ORANG LAIN

id ; en

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah milik orang lain menurut kitab undang-undang hukum perdata dengan studi kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/Pn Mln. Pertama akibat hukum atas tindakan penguasaan tanah milik orang lain. Kedua pertimbangan hakim terhadap pelaku atas tindakan pengusaaan tanah milik orang lain dengan studi kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mln. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu putusan hakim dan literatur terkait. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum tindakan penguasaan tanah milik orang lain yaitu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Kedua pertimbangan hakim terhadap pelaku tindakan penguasaan tanah milik orang lain berdasarkan kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mln, yaitu pihak yang bersalah wajib menyerahkan tanah objek sangketa dalam keadaan kosong, dan mengenai ganti kerugian tidak dikabulkan oleh hakim karena penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kerugian yang ditimbulkan.Sehingga Penggugat tidak wajib untuk mengganti kerugian yang timbulkan.

Abstract.  His research aims to answer questions regarding unlawful acts in the possession of land belonging to others according to the Indonesian Civil Code, using the case study of Decision Number 27/Pdt.G/2022/PN Mln. First, it examines the legal consequences of unlawfully possessing another person's land. Second, it considers the judge’s reasoning regarding the perpetrator of such possession, based on the case Decision Number 27/Pdt.G/2022/PN Mln. The method used is normative analysis, referring to the judge's ruling and relevant literature. The results of this research lead the author to conclude that the legal consequence of unlawfully possessing another person’s land is that the party committing the unlawful act must be held accountable for the consequences caused. Secondly, the judge’s consideration of the perpetrator of the unlawful possession of land, based on Decision Number 27/Pdt.G/2022/PN Mln, is that the guilty party must return the disputed land in an unoccupied condition. However, compensation for damages was not granted by the judge, as the plaintiff was unable to prove their claims regarding the losses suffered. Therefore, the defendant is not obligated to pay compensation for the alleged damages.