HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DUGAAN KECURANGAN PEMILIHAN UMUM 2024

id ; en

Abstract

Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk Untuk mengetahui problematika hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 . Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah diberikan beberapa instrumen penting yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Salah satunya adalah hak angket, hak yang membuat DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penggunaan hak angket diatur dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun tahapan pelaksanaan angket, meliputi: inisiasi, pembahasan, penyelidikan, penyelenggaraan sidang hak angket, penyampaian laporan, dan pengambilan keputusan. Wacana hak angket terhadap Pemilu 2024 dimaksudkan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung dan bermuara pada penyelidikan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Hak angket diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian atas permasalahan pemilu disamping menempuh penyelesaian secara hukum. Namun, ketidakjelasan mengenai legalitas hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, batasan dan cakupan, durasi angket, kekurangan dalam pengaturan mekanisme pengawasan, serta luaran yang dihasilkan dapat berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum.

Absract. This study aims to determine the mechanism of the right of inquiry of the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia according to Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the House of Regional Representatives, and the Regional House of Representatives, as well as to determine the problematics of the right of inquiry of the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia against alleged fraud in the 2024 general elections. The House of Representatives in carrying out its supervisory function over the government is given several important instruments that are explicitly regulated in the 1945 Constitution. One of them is the right of inquiry, a right that allows the House of Representatives to conduct investigations into government policies that are allegedly contrary to the laws and regulations. The type of research conducted is normative legal research. The study concluded that the mechanism for the use of the right of inquiry is regulated in the MD3 Law and the Rules of Procedure of the House of Representatives. The stages of the implementation of the right of inquiry include: initiation, discussion, investigation, holding of the inquiry session, submission of reports, and decision-making. The discourse of the right of inquiry on the 2024 elections is intended to prove the allegations of fraud that occurred during the election process and leads to an investigation of the election organizing body. The right of inquiry is expected to be an alternative solution to electoral problems in addition to taking legal remedies. However, the lack of clarity regarding the legality of the right of inquiry against the EMB, the limits and scope, the duration of the inquiry, the shortcomings in the regulation of the supervisory mechanism, and the resulting outcomes may risk causing legal uncertainty.