PENERAPAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK TERPADU MRT DALAM INVESTASI DAERAH DI JAKARTA

Abstract

Abstract

The integrated public transportation policy through Mass Rapid Transit (MRT) in Jakarta is regulated in DKI Jakarta Governor Regulation Number 53 of 2017, which stipulates PT MRT Jakarta as the organizer of MRT infrastructure and facilities. This regulation aims to reduce congestion by increasing the use of public transportation. However, its implementation still faces various legal, technical, infrastructure, social, and economic obstacles that affect the effectiveness of the policy. From a legal perspective, the main weakness in this Governor Regulation is the absence of specific provisions regarding the integration of transportation modes. Although this regulation mentions integration facilities in the Transit Oriented Development (TOD) area, there are no binding legal standards regarding the design of connecting infrastructure, integrated tariff systems, and coordination between transportation operators. In addition, synchronization of regulations between the central and regional governments is still an obstacle, especially in terms of financing and asset management. The Railway Law and various other national regulations do not explicitly regulate a clear coordination scheme between PT MRT Jakarta and national transportation modes such as the KRL Commuter Line. From a technical and infrastructure perspective, the construction of the MRT line has experienced obstacles in land acquisition and the construction process, which is complicated by spatial planning regulations and lengthy administrative procedures. In addition, the limited physical integration between MRT and other modes of transportation causes inefficient passenger transfers, thus reducing the attractiveness of MRT use. Considering these various constraints, a revision of MRT regulations is needed to be more binding in terms of intermodal integration, tariff adjustments, and coordination between the central and regional governments. In addition, legal strengthening is needed regarding policies on limiting private vehicles and incentives for public transportation users to increase the effectiveness of MRT in reducing congestion in Jakarta.

Abstrak

Kebijakan transportasi publik terpadu melalui Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017, yang menetapkan PT MRT Jakarta sebagai penyelenggara prasarana dan sarana MRT. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dengan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala hukum, teknis, infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dari perspektif hukum, kelemahan utama dalam Pergub ini adalah tidak adanya ketentuan spesifik mengenai integrasi moda transportasi. Meskipun regulasi ini menyebutkan fasilitas integrasi dalam kawasan Transit Oriented Development (TOD), tidak terdapat standar hukum yang mengikat mengenai desain infrastruktur penghubung, sistem tarif terpadu, serta koordinasi antar operator transportasi. Selain itu, sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi kendala, terutama dalam aspek pembiayaan dan pengelolaan aset. Undang-Undang Perkeretaapian dan berbagai regulasi nasional lainnya tidak secara eksplisit mengatur skema koordinasi yang jelas antara PT MRT Jakarta dan moda transportasi nasional seperti KRL Commuter Line. Dari sisi teknis dan infrastruktur, pembangunan jalur MRT mengalami hambatan dalam pengadaan lahan dan proses konstruksi, yang diperumit oleh regulasi tata ruang dan prosedur administrasi yang panjang. Selain itu, keterbatasan integrasi fisik antara MRT dan moda transportasi lain menyebabkan perpindahan penumpang menjadi tidak efisien, sehingga mengurangi daya tarik penggunaan MRT. Dengan mempertimbangkan berbagai kendala tersebut, diperlukan revisi terhadap regulasi MRT agar lebih mengikat dalam aspek integrasi antarmoda, penyesuaian tarif, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan penguatan hukum terkait kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dan insentif bagi pengguna transportasi umum guna meningkatkan efektivitas MRT dalam mengurangi kemacetan di Jakarta.